BEKASI – Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi Faisyal Hermawan mengatakan, pemerintah harus mempunyai strategi jitu dalam upaya meningkatkan pendapat asli daerah (PAD). Hal ini menanggapi rendahnya realisasi penerimaan pendapatan sampai dengan memasuki tri wulan ke empat tahun anggaran 2023.
“Kalau sampai di tri wulan ke empat masih di angkat 69 persen, menurut saya cukup prihatin. Jadi menurut saya, harus ada formula khusus,” kata Faisyal belum lama ini.
Pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kata dia, tak perlu takut dan khawatir untuk menindak wajib pajak kecil, menengah atau besar. Ia menyebut, harus dan penghargaan atau sanksi kepada wajib pajak.
“Bagai yang tertib, sudah sepatutnya mendapatkan reward, bisa diskon. Bagi yang tidak taat, bisa dikasih sanksi mulai ringan sampai berat,” ucap dia.
Menurut dia, penerimaan pendapatan menjadi indikator maju tidaknya suatu daerah. Ia mengatakan, jika pemerintah tidak memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, maka berdampak pada pembangunan yang mundur.
“Jadi sudah sepatutnya ada formula-formula yang jitu,” kata Faisyal yang menambahkan pemerintah harus tegas kepada wajib pajak.
Menurut dia, Kota Bekasi cukup menarik bagi investor untuk berinvestasi, tentunya menampah potensi pendapatan dari wajib pajak baru. Sebab, letak Kota Bekasi menjadi bonus karena berdampingan dengan DKI Jakarta.
“Banyak yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha di Kota Bekasi ini,” ucap Faisyal.
