Tuturan.com – DPRD Kota Bekasi mendorong Pemkot Bekasi untuk serius meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi kelancaran program pembangunan. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied.
Menurutnya, program pembangunan tidak bisa berjalan tanpa dukungan anggaran yang cukup. Sementara itu, capaian PAD Kota Bekasi hingga Agustus 2025 masih belum mencapai 50 persen dari target Rp4 triliun.
“Pemkot Bekasi tentu harus berupaya menggali dan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Kalau PAD kecil, ya program pembangunan akan sulit berjalan,” tegas Abdul Muin, saat ditemui di kantornya.
Ia juga menilai target kenaikan PAD sebesar 5 persen setiap tahun terlalu kecil. Padahal, anggaran besar dibutuhkan untuk merealisasikan program RPJMD 2025-2030 yang merupakan janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi.
Lebih lanjut, Abdul Muin mendorong Pemkot memanfaatkan teknologi digitalisasi pajak untuk mencegah kebocoran. Bahkan, ia menyarankan agar aparat penegak hukum dilibatkan guna menindak tegas wajib pajak yang bandel.
“Potensinya ada, tinggal mau atau tidak kita tingkatkan PAD. Kalau serius, banyak cara yang bisa ditempuh,” tandasnya.
Adv/Humas Setwan DPRD Kota Bekasi.
