Tuturan.com – Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah, menyoroti proyeksi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan APBD 2026 yang hanya sebesar 0,93 persen. Menurutnya, angka tersebut jauh di bawah target rata-rata kenaikan PAD 5,3 persen sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
“Kalau tahun 2025 target PAD Rp4,096 triliun, maka wajar 2026 itu minimal Rp4,6 triliun atau bahkan lebih. Itu bisa mendukung total pendapatan daerah sekitar Rp7,3 triliun,” ujar Saifuddaulah, Kamis (21/8/2025).
Ia menilai angka proyeksi tersebut menjadi sinyal alarm bagi pemerintah kota untuk segera mengambil langkah strategis. Menurutnya, persoalan bukan pada minimnya potensi Bekasi, melainkan ketidakoptimalan dalam mengelola kekuatan fiskal daerah.
Saifuddaulah kemudian memaparkan lima strategi yang bisa ditempuh Pemkot Bekasi. Pertama, digitalisasi pajak dan retribusi untuk mengurangi kebocoran dan meningkatkan transparansi. “Kalau masih manual, potensi bocorannya besar. Digitalisasi ini harus jadi tulang punggung peningkatan PAD,” tegasnya.
Kedua, pengelolaan BUMD secara profesional dan akuntabel agar tidak menjadi beban APBD. Menurutnya, direksi BUMD harus diisi orang berintegritas dengan orientasi bisnis, bukan kepentingan politik.
Ketiga, pengembangan SDM dan potensi wisata lokal. Bekasi disebutnya memiliki destinasi sejarah, religi, hingga wisata keluarga yang belum digarap maksimal. Dengan promosi digital dan event budaya, sektor ini bisa jadi penyumbang signifikan PAD.
Keempat, penggalian sumber pendapatan baru, terutama di era digital. Misalnya, pajak iklan daring, optimalisasi aset daerah, hingga retribusi layanan berbasis aplikasi.
Kelima, peningkatan kesadaran pajak masyarakat. Ia menilai kampanye masif dan insentif bagi wajib pajak patuh bisa membangun budaya fiskal yang sehat.
“PAD ini fondasi kemandirian kota. Tanpa PAD yang kuat, Bekasi akan terus bergantung pada pusat. Ini soal keadilan fiskal dan keberanian keluar dari cara lama,” tutup Saifuddaulah.
Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menegaskan bahwa rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 digelar secara transparan tanpa pungutan biaya.
Meski demikian, isu mengenai praktik percaloan tetap menjadi kekhawatiran publik. Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Dariyanto, mengapresiasi langkah Pemkot Bekasi yang menyatakan bahwa seleksi PPPK dilakukan gratis. Namun ia menegaskan, masyarakat harus tetap waspada dan berani melapor jika menemukan adanya penyimpangan.
“Saya apresiasi klaim tidak dipungut biaya, tapi kalau memang ada peserta PPPK yang dimintai atau dikenai biaya, silakan laporkan ke Komisi I atau langsung ke DPRD Kota Bekasi,” tegas politisi Partai Golkar itu, Rabu (13/08/2025).
Menurut Dariyanto, praktik percaloan dalam penerimaan pegawai kerap muncul sebagai isu liar setiap kali ada rekrutmen aparatur sipil negara (ASN). Oleh karena itu, DPRD Kota Bekasi membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan.
“Jika ada laporan masuk, tentu akan kami tindaklanjuti. Kami ingin memastikan bahwa penerimaan PPPK di Kota Bekasi berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Dariyanto juga meminta kepada BKPSDM dan seluruh perangkat daerah terkait untuk memperkuat sistem pengawasan internal agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oknum dalam proses seleksi. Transparansi dan keadilan, kata dia, harus menjadi prinsip utama dalam rekrutmen PPPK.
“Harapan kami, seleksi PPPK bisa benar-benar menghasilkan aparatur yang berkualitas tanpa ada praktik percaloan. Jika masyarakat ikut mengawasi, proses ini akan jauh lebih bersih,” tambahnya.
Dengan adanya pengawasan ketat dari DPRD serta partisipasi aktif masyarakat, rekrutmen PPPK di Kota Bekasi diharapkan dapat berjalan objektif, transparan, dan bebas dari pungutan liar.
Adv/Humas Setwan DPRD Kota Bekasi.
